tugas pemda. lnstansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing;PEMERINTAH KOTA PAREPARE SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE Jalan Jend. tugas pemda

URAIAN TUGAS STAF SUB BAGIAN KEUANGAN 1. 4. 7. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya; Seksi Pemerintahan. • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya • Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya Pengawasan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Pusat Non Departemen dilakukan di bawah koordinasi Mendagri & Otda. Kategori tugas teknis. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah. Sementara menurut Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah No. Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah: 1. Merumuskan pokok-pokok kebijakan pembangunan masyarakat, antara lain: 1. Rapat ini merupakan kegiatan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. id - Masyarakat pemilik tanah yang hendak membuat sertifikat untuk tanahnya pasti akan mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN). 73, TLN No. Di Indonesia, rencana belanja negara disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 1. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan. 1. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam. 00 WIB | Pelayanan Kantor Desa Hari Jumat Pukul 07. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK merupakan "peran" yang bergerak di Keuangan Daerah dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (PP 12/2019), secara regulasi berkaitan dengan PPTK ini dijabat oleh Pejabat Struktural dan Pejabat yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah, PPTK juga memiliki tugas untuk sebagai PPK, dalam hal PPTK tersebut memiliki Pendahuluan. Ulasan Lengkap. Komisi. Unit pelaksana teknis bertugas sebagai: 1. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik. Tugas dan fungsi LKPP LPSE. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan eksistensi jabatan fungsional dalam birokrasi. 8. Pengumuman Hasil Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Lihat. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Banten ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam. Kemendikbudristek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha. Sistem sosial-ekonomi kepemilikan tanah dan tugas. Pemantauan pengendalian intern. f. Demikian semoga tugas Hukum PEMDA PEMDES ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Anwar Sastro, No. 1. (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 19. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah 2. a. Sekretariat Unit Utama adalah satuan kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian. LPSE dibentuk berdasarkan Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. 3. Pemerintahan Desa adalah. Pemprov Sultra Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia Telp : (+6221) 382 2255 Faks : (+6221) 382 2255Tugas-tugas dalam satu jabatan juga harus selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan. Perencanaan dan pengendalian. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar. Dalam negara kesatuan,. BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Agar pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah 8 Ibid, Pasal 4 ayat (3) 9 Ibid, pasal 1. Jakarta - . MAKALAH HUKUM PEMDA PEMDES “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” O L E H Nama : Muhammad Fahri NIM : D1A 212 318 UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM 2013. Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. “Dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan APIP di daerah. See Full PDFDownload PDF. memimpin tim. Sekretariat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dibantu oleh : 1. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang. Pilkada. Tugas dari BKKBN adalah menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan keluarga berencana. e. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan,Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Jafung PLB) berpedoman pada UU No. Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan. Senin, 18 September 2023. menetapkan Perda yang telah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. KOMPAS. Sebagai salah satu penyelenggara dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Perkembangan profesi audit internal saat ini sangat menuntut auditor yang profesional atas berbagai upaya pelaksanan audit yang dilaksanakan. Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam acara rakor yang bertema 'Sinkronisasi Peran dan Tugas Kanwil Kemhan di Daerah dengan Pemda dalam rangka mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh' dihadiri Pejabat Esselon Kemhan dan TNI, Pejabat Esselon Kanwil Kemhan di Daerah, Pejabat Esselon Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pejabat Kabankesbangpol dan Ka Bappenda Pemda Provinsi se-Indonesia, serta Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan. Mengembangkan Kurikulum yang Sesuai dengan Daerahnya 2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan kesatuan serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan,. 2 1 Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta : Rineka Cipta, hal. Hal ini dikarenakan perlindungan terbaik justru dilakukan dengan mewaspadai lingkungan sekitar lokasi untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan yang membahayakan. Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Broom (2009: 466) menyebutkan tujuh tujuan dari humas pemerintah, yaitu: Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah; Memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah; Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan Perilaku Keuangan (Financial Behavior) Menurut Undang-undang No. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambilMelaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Dokumen ini bermanfaat bagi para Bunda PAUD , pengelola, dan. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menjalankan tugas sebagai Pejabat PPK adalah sebuah pekerjaan yang mendatangkan manfat bagi. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN UMUM . Fitur ini dapat diunduh. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk . Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas. Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Digitalisasi Desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa Digitalisasi Desa dalam pelestarian nilai adat, budaya, sosial serta pemanfaatan dan. Untuk itu saya tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih. ASET DAERAH / BARANG MILIK DAERAH FUNGSI PENGELOLAAN ASET DAERAH / KEKAYAAN DAERAH Pemda (pemerintah daerah) perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan manajemen / pengelolaan aset daerah / Barang Daerah secara profesional transparan, akuntabel, efesien and efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian and pemanfaatan serta pengawasannya. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 4 tahun yang lalu; Tim Teknis BPKAD; 3557 Kali; Jakarta- Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), Fungsi, Tujuan, Tugas dan Wewenang : Adalah Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. 30 s. 8. tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023; Mengingat: 1. I,Kota Palembang. Materi Pokok Dalam modul ini terdapat 4 Materi Pokok yang disampaikan dalam 4 Bab yaitu dengan sub bab diuraikan masing-masing sebagai berikut: 1. Pengertian dari asas dekonsentrasi sendiri yaitu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah negara kepada alat-alat kelengkapan atau instansi perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Mengetahui potensi tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk berbagai lembaga yang bertugas dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini sesuai dengan prinsip PNS/ASN Merdeka yang ditekankan pemerintah. 3. Oleh karena itu dipandang perlu. Sebuah lembaga yang bertugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Peranan PLKB dalam mensosialisasikan program KB berarti menunjukan pada keterlibatan para PPKBD dan Sub PPKBD. B. Terlebih, pemerintah memberlakukan kebijakan mutasi PNS pada pegawai yang umumnya berupa pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian. Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi. Berkaitan dengan pelaksanaannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang. Halaman ini terakhir diubah pada 5 Januari 2023, pukul 13. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengelola BMN/D yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. Atas bimbingan, bantuan dan dorongan baik morildan Tugas Pembantuan. Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan surat edaran. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. Jakarta - . Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, KPA dapat. Ketentuan ini baru muncul pada dokumen DIM usulan Fraksi PKS. 3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Membangunan harus memihak rakyat, dinamis-berkelanjutan, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan; 2. Administrasi Pengesahan Fotocopi Surat Keputusan Pensiun. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, tambahan tugas KPA dalam pasal 10 Perpres 11/2021 adalah KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat. TUGAS MAKALAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH “PERBANDINGAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH ” Di susun sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Teori Lembaga Negara Nama :Jefri Maulana Akbar NPM : 110120120062 Konsentrasi : Hukum Tata Negara Program Magister Ilmu. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017. PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU PELAKSANAAN MAGANG DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TANGGAL 1 JULI S/D 31 AGUSUTUS 2015 OLEH Lutfi Anshori (115030500111023) Bima Aditya Putra (125030505111001) Achita Ramadhita (125030500111056) Ayus Mustafida (125030507111043) MINAT ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN JURUSAN. Antara Bapenda dan Dispenda adalah hal yang sama. Membuat perencanaan dan tata ruang daerah. 2. Surat undangan berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. Salah satu alat yang digunakan oleh DPR untuk menjalankan tugasnya adalah komisi. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Tugas Dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA). Sedang RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/. . Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Merujuk. Hal tersebut dikarenakan administrasi pemda merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi negara. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Dalam administrasi pemda terdapat konsep atau teori yang berkaitan. h. 3. ASN bukan hanya sekedar unsur aparatur negara melainkan juga abdi masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pasal 2CDownload juga: APLIKASI CETAK AMPLOP SURAT EXCEL SIMPEL. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Oleh sebab itu, Bappeda harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi. Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. Pengumuman Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 . Perangkat daerah. (3) Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik manfaat atas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untukPerpres No. Lainnya SPD dan Naskah. Desentralisasi sesuai dengan asas otonom yang menjadi landasan pemerintah daerah. pelaksanaan PTSP Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kotrak lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. a. Yang kemudian mereka akan mengimplementasikan dan merancang bagaimana baiknya teknik dari implementasi. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun. Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;. Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 1/R. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 3 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (17 Januari 2023). Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.